Data Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berbasis data yang detail dan terstruktur agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musrenbang 2027 di Kapanewon Panggang dan Saptosari, Kamis (22/1/2026). Ia meminta seluruh tahapan Musrenbang dilengkapi dengan data rinci, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perencanaan tidak berhenti pada daftar usulan, tetapi menjadi peta jalan pembangunan yang menyentuh persoalan riil masyarakat.

Dalam dua Musrenbang di wilayah selatan Gunungkidul itu, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus berbasis data yang detail, terstruktur, dan mudah dianalisis agar intervensi pemerintah tepat sasaran.

Di Kapanewon Panggang, Bupati Gunungkidul memberikan teguran keras terhadap kualitas paparan data yang dinilai tidak siap menjadi dasar kebijakan. Ia menyebut penyajian data kemiskinan terpecah dalam beberapa file dan paparan infrastruktur jalan kabupaten tidak mencantumkan tingkat kerusakan maupun volume pekerjaan.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah daerah dalam merancang intervensi pembangunan yang presisi. Bupati bahkan menyebut kualitas paparan Panggang menjadi salah satu yang terburuk dalam rangkaian Musrenbang yang telah ia hadiri.

Dalam forum tersebut, Bupati menyoroti tingginya angka kemiskinan dan meminta penanganan cepat terhadap warga miskin ekstrem, terutama lansia sebatang kara dan warga yang tinggal di hunian tidak layak. Ia menginstruksikan agar intervensi tidak menunggu siklus anggaran berikutnya, melainkan dilakukan melalui kolaborasi cepat bersama Baznas.

Selain kemiskinan, persoalan infrastruktur dasar juga muncul, salah satunya minimnya lampu penerangan jalan. Ruas jalan dari Kopi Panggang hingga Kantor Kapanewon dilaporkan tidak memiliki penerangan dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

Data pendidikan di Panggang juga menjadi perhatian. Dari total 31.291 penduduk, masih terdapat 6.406 orang yang tidak sekolah dan 2.114 orang tidak tamat SD. Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan lintas sektor agar selaras dengan visi “Pinter” Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Data Pendidikan dan Kemiskinan Jadi Dasar Arah Kebijakan

Sementara itu, Musrenbang Kapanewon Saptosari memperlihatkan pentingnya data agregat sebagai dasar perencanaan. Berdasarkan paparan Panewu Saptosari, tercatat sebanyak 14.904 penduduk belum atau tidak sekolah, serta 7.942 kepala keluarga miskin dan 1.771 kepala keluarga miskin ekstrem.

Bupati Gunungkidul menekankan agar data pendidikan tersebut segera di-breakdown lebih rinci, khususnya kelompok usia 7–18 tahun, untuk memastikan jumlah anak putus sekolah secara akurat.

Menurut Bupati, tanpa pemetaan usia dan penyebab putus sekolah yang jelas, program intervensi pendidikan berisiko tidak tepat sasaran. Ia menyinggung keterkaitan persoalan pendidikan dengan masalah sosial lain, seperti pernikahan dini dan potensi stunting, yang berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain pendidikan dan kemiskinan, data infrastruktur juga menjadi perhatian. Dari total 61,57 kilometer jalan kabupaten di Saptosari, sekitar 15,29 kilometer dilaporkan rusak berat, termasuk akses menuju Pantai Ngrenehan. Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga masih tinggi, terutama di Kalurahan Monggol dan Kanigoro.