Kenapa Gunungkidul Masih Mengandalkan Gotong Royong? Penelitian Ternyata Punya Jawabannya

Gunungkidul.net — Di tengah pembangunan yang semakin mengandalkan anggaran pemerintah dan teknologi, Kabupaten Gunungkidul masih mempertahankan satu cara lama untuk membangun desa: gotong royong.

Bukan tanpa alasan. Sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa gotong royong bukan sekadar warisan budaya, melainkan modal sosial (social capital) yang terbukti mampu mempercepat pembangunan, menekan biaya, hingga memperkuat kepercayaan antarwarga.

Hal itulah yang kembali terlihat saat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memulai kegiatan gotong royong tahun 2026 di Kapanewon Patuk, Senin (29/6/2026). Program tersebut ditandai dengan pembangunan 12 titik infrastruktur yang tersebar di 11 kalurahan.

Panewu Patuk Baryono Buang Prasetyo mengatakan kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Nomor B/400/10/5 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan gotong royong. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp384 juta.

Pembangunan meliputi pengecoran jalan di Padukuhan Terbah, Baran, dan Gambiran; pembangunan talud di Klegung, Sumber Tetes, Gedali, Rancahan, Putat II, dan Kubung; serta pembangunan drainase di Padukuhan Doga dan Wonosari.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan gotong royong merupakan identitas bangsa Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai Pancasila.

“Gotong royong bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan,” katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kukuh Lukiyanto dan Maranatha Wijayaningtyas yang terbit di jurnal internasional Heliyon pada 2020. Penelitian itu menyebut gotong royong bekerja sebagai modal sosial, yakni kekuatan yang lahir dari rasa saling percaya, jaringan sosial, dan kemauan masyarakat untuk bekerja bersama. Modal sosial tersebut terbukti membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan secara lebih efisien, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga pengembangan usaha kecil.

Artinya, ketika warga terlibat langsung dalam pembangunan, yang dibangun bukan hanya jalan atau talud, tetapi juga hubungan sosial yang membuat sebuah komunitas lebih tangguh.

Temuan serupa juga disampaikan Nunung Unayah dalam jurnal Sosio Informa terbitan Kementerian Sosial. Menurutnya, gotong royong merupakan modal sosial yang masih efektif menyelesaikan persoalan di tingkat lokal, termasuk mendukung program pembangunan dan penanganan kemiskinan karena masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan tersebut.

Semangat itu pula yang ingin dipertahankan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan gotong royong tahun ini juga menggandeng unsur TNI, Polri, pemerintah kalurahan, hingga mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada.

Endah bahkan mengungkapkan rencana menambah anggaran gotong royong pada tahun-tahun berikutnya agar dapat menjangkau seluruh dusun di Gunungkidul.

Di sisi lain, Pemkab Gunungkidul juga akan memperjuangkan kenaikan Dana Keistimewaan DIY dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Jika terealisasi, setiap kalurahan diharapkan memperoleh tambahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) hingga Rp1 miliar untuk mempercepat pembangunan desa.

Kegiatan gotong royong 2026 ditandai dengan pengecoran jalan pertama di Padukuhan Terbah. Setelah itu, Bupati bersama rombongan meninjau sejumlah lokasi pembangunan di Ngoro-oro, Patuk, dan Nglanggeran.

Referensi jurnal:

1. Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as Social Capital to Overcome Micro and Small Enterprises’ Capital Difficulties. Heliyon, Vol. 6(9), e04879. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04879.
2. Unayah, N. (2017). Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Penanganan Kemiskinan. Sosio Informa, Vol. 3 No. 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.